PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA ANTARA TUNTUTAN DAN REALITA

Jurnal Wahana Akademika Vol 4, No. 1, April 2017

Judul:

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA ANTARA TUNTUTAN DAN REALITA

Oleh:

Drs. Muhammad Yasin, MPdI

Abstrak

Lembaga pendidikan tinggi swasta merupakan lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi yang diselenggarakan pemerintah(negeri). Kiprah lembaga pendidikan swasta sama sebagaimana negeri, mereka ikut andil besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Hal senada tentunya segala apa yang diharapkan dan diprioritasnya sama, namun kenyataan yang ada di lapngan, Lembaga Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh yayasan atau organisasi masyarakat selalu kurang mendapat perhatian, apa yang diharapkan terkadang pula masih jauh dari harapan. Lembaga Penjaminan Mutu, akhir-akhir ini muncul sebenarnya untuk menjembatani lajunya perjalanan lembaga tersebut untuk melayani, mengontrol dan mengevaluasi keberadaan lembaga tersebut. Kebutuhan lembaga ini tentunya harus mendapat dukungan oleh civitas akademika.Visi misi lembaga pendidikan yang dicanangkaan dan diharapkan oleh yayasan atau ormas yang menangani lembaga pendidikan, harus dapat dilihat bilamana Lembaga Penjaminan Mutu berjalan dengan baik. Begitu juga kontrol yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) menjadi kebutuhan lembaga / instansi, karena melalui assesmen keberadaan lembaga tersebut layak mendapatkan pengakuan secara nasional, dengan harapan masyarakat pengguna tidak mengalami kekecewaan saat menempuh proses pendidikan.

Kata Kunci : PTAIS , Lembaga Penjaminan Mutu, dan BAN PT.

Selengkapnya di sini

Trilogi: Usaha, Doa, dan Tawakal

Khutbah Jumat berjudul

Trilogi: usaha, doa, dan tawakal

Oleh:

Drs. Muhammad Ishom, MA

Selengkapnya

Trilogi: usaha, doa, dan tawakal

Yang Kecil Harus Dikasihi, Yang Besar Harus Dihormati

Artikel Ilmiah Tasawuf berjudul

Yang Kecil Harus Dikasihi, Yang Besar Harus Dihormati

Oleh:

Drs. Muhammad Ishom, MA

Selengkapnya

Yang Kecil Harus Dikasihi, Yang Besar Harus Dihormati

Pentingnya Mempertahankan Libur Hari Jumat di Pesantren

Artikel ilmiah berjudul

Pentingnya Mempertahankan Libur Hari Jumat di Pesantren

Oleh:

Drs. Muhammad Ishom, MA

Selengkapnya, silahkan klik link di bawah ini

Pentingnya Mempertahankan Libur Hari Jumat di Pesantren

Pelatihan Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru Sekolah Dasar Gugus Majapahit Kartasura

Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema

Pelatihan Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru Sekolah Dasar Gugus Majapahit Kartasura 

Oleh

Ketua: Rony Arpinto Ady, S.E., M.Pd 

Anggota:

Lintang Pamugar Mukti Aji, S.E., M.M. 

Adhista Setyarini, S.E., M.M.

Siti Zulaikhah, S.E., A.kt.,M.Si

Selengkapnya

Pelatihan Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Bagi Guru Sekolah Dasar Gugus Majapahit Kartasura

Penerapan Hukum Adat dalam Mencapai Ketertiban Umum ( Studi Perbandingan Antara Hukum Adat dan Hukum Pidana Indonesia)

Ejurnal UNISRI vol 23 no 1 tahun 2017

Oleh :
Nuruzzaman, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adat dalam mencapai ketertiban umum, sebagai salah satu opsi pemecahan masalah pelanggaran ketertiban umum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Di samping hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga memiliki peradilan untuk mengadili pelanggar ketertiban umum. Peradilan yang dimiliki hukum adat lebih bersifat kekeluargaan, berupa musyawarah untuk tercapainya mufakat, sanksi yang tepat untuk pelanggar ketertiban umum tersebut. Apabila hukum pidana di Indonesia hanya melakukan sistem peradilan saja maka hukum adat mempunyai sistem yang lebih kompleks. Sistem pencegahan, perundingan, peradilan, dan pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat pada hukum adat mempunyai tingkat keefektifan yang lebih baik daripada hukum pidana yang hanya melakukan peradilan. Hukum adat dalam satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia berbedabeda. Penerapan pencegahan sampai pemberian sanksi pun berbeda-beda, tergantung dari masyarakat yang menerapkannya.

Kata kunci: hukum adat, ketertiban umum, hukum pidana

Selengkapnya di sini

Pemilu dalam Membentuk Partai dan Kader Politik Berkarakter Positif

Ejurnal UNISRI vol 23 no 1 tahun 2017

Oleh:

Ian Aji Hermawan, SH, MH

ABSTRAK

Buruknya proses pengaderan dalam sebuah partai melahirkan kader-kader yang pragmatis serta oportunis, yang mana kader-kader tersebut kurang mampu membaca kebutuhan dan keinginan masyarakat. Para kader lebih sibuk untuk memenangkan dirinya dalam suatu pertarungan politik, yaitu pemilu, dibandingkan memahami persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Maka, tidak heran menjelang pemilu banyak bermunculan kader partai politik, baik kader partai murni maupun kader karbitan (kader yang baru muncul karena ada pemilu). Konflik-konflik yang terjadi di internal partai politik sering kali disebabkan oleh senioritas otoriter pimpinan, artinya partai tersebut lebih mengutamakan kader yang lebih dahulu aktif yang boleh berkiprah tanpa melihat kompetensi. Kader yang baru masuk atau baru sebentar berproses di partai politik tidak diizinkan untuk berkiprah. Namun, ada pula partai politik yang menggunakan cara instan untuk mendapatkan kader, yakni orang yang dianggap memiliki modal atau materi lebih dapat langsung menduduki posisi strategis dalam sebuah partai politik. Perkembangan politik di Indonesia mengalami fase kemunduran, yang mana sekarang untuk memenangkan dalam sebuah pemilihan umum seorang kader yang dicalonkan oleh partai politik dalam berkampanye lebih sering menggunakan politik identitas, yakni berkampanye dengan cara menyerang lawan politiknya dengan menggunakan isu SARA. Menurut Lukmantoro (2008: 2), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingankepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan. 

Kata kunci: pengaderan, konsistensi, filosofi, ambigu, pragmatis

Selengkapnya di sini